“Dalam proses pembangunan ini pun tidak ada koordinasi antara pihak militer dengan masyarakat Biak selaku pemilik hak ulayat,” kata Jhon Mandibo, Ketua Forum Peduli Kawasa Biak kepada Antara, Selasa (23/8) kemarin.
Jhon menilai bahwa pembangunan pangkalan militer untuk wilayah Indonesia Kawasan Timur yang bertempat di Kabupaten Biak Numfor dapat menimbulkan banyak masalah termasuk membungkam kebebasan hidup masyarakat setempat.
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Biak tersebut juga mendesak pemerintah provinsi Papua untuk membentuk tim pansus dan menolak pengembangan pangkalan militer tersebut.
Sumber: HarianPapua
EmoticonEmoticon