defersite

Menangkan Pilpres Amerika, Ini Kebijakan Trump di Bidang Militer dan Keamanan

WASHINGTON - Donald Trump sudah berada diambang pintu Gedung Putih.

Suara elektoral Calon Presiden dari Partai Republik ini terus bertambah dan meninggalkan calon Presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Banyak pihak yang merasa cemas dengan posisi Trump (jika terpilih) sebagai POTUS (President of The United States).



Bukan hanya masyarakat Amerika, melainkan juga sekutu-sekutu negara adidaya tersebut, termasuk sejumlah negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Donald Trump diprediksi akan mengeluarkan kebijakan kontroversial di bidang pertahanan dan keamanan AS.

Berikut pernyataan Trump dalam kampanyenya soal isu-isu pertahanan dan keamanan, baik di AS maupun internasional.

* Anggaran militer AS akan ditambah

*Tembok Perbatasan akan menutup Perbatasan Meksiko-AS.

*Menghancurkan ISIS akan menjadi prioritas

*Mengultimatum negara NATO agar tidak terlalu bergantung kepada AS

*Mengancam tidak akan melindungi para sekutu NATO karena kontribusi mereka terhadap anggaran NATO tidak adil atau tidak sepadan

*Hanya akan membela sekutu NATO yang memenuhi kewajiban finansial mereka

*Mengizinkan Jepang dan Korea Selatan memiliki senjata nuklir

*Menarik mundur tentara AS dari semenanjung Korea dan membiarkan Jepang, Korut dan Korsel terlibat perang nuklir

*Meminta kontribusi tentara Arab Saudi untuk memerangi ISIS. Jika menolak, Trump akan menghentikan pembelian minyak dari negara tersebut

*Mengembargo kembali Iran. Menurut Donald Trump, Iran adalah terorist Islam nomor 1 di dunia.

Sumber Tribunnews

LSM Australia Kompori Masyarakat Papua Barat Pisah dari Indonesia

Keinginan Provinsi Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia yang terdengar keras selama ini ternyata diprovokasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) gereja asal Australia.



Buktinya kini kembali muncul petisi menyangkut referendum tanah cendrawasih itu dari Australia.

"Dubes (Australia) menyampaikan ada berita dari Canbera, bahwa ada satu petisi lagi menyangkut soal Papua Barat," ungkap Ketua DPR Ade Komarudin di Bali, Sabtu (8/10).

Dikatakannya, petisi itu datang dari LSM yang dibiayai banyak aktivis gereja. Bahkan itu dilakukan secara sistematis. "Jadi biasa, LSM Australia yang sering gatel," sebut dia.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, kelompok LSM Australia itu sering melakukan aksi demonstrasi. Bahkan pada peringatan 17 Agustus lalu ada yang melakukan pengibaran bendera berlambang bintang kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Dan itu ternyata yang mengibarkan adalah mahasiswa yang dibayar oleh orang-orang itu," sebut dia.

Menurut Akom, selama ini yang mengganggu hubungan Indonesia dengan Australia bukanlah pemerintahnya, tetapi masyarakatnya yang memang susah dikendalikan sebagai negara demokrasi.

"Membuat kita menjadi tidak baik, walaupun pemerintahannya baik," pungkasnya. (dna/JPG) Sumber Jawapos

Arab Saudi gelar latihan militer di tengah ketegangan dengan Iran

Riyadh (ANTARA News) - Angkatan Laut Arab Saudi akan menggelar latihan militer di Teluk Persia dan Selat Hormuz pekan depan, di tengah ketegangan dengan Iran.



Latihan militer dengan sandi "Gulf Shield 1" akan berlangsung di Laut Oman dengan melibatkan armada kapal, pesawat, marinir dan personel lainnya, menurut pernyataan Komandan Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi Abdullah al Sultan, Rabu.

Arab Saudi dan Iran, dua negara yang dipisahkan oleh Teluk Persia, tidak memiliki hubungan diplomatik dan berselisih atas sejumlah isu regional termasuk perang Suriah dan Yaman.

Gulf Shield 1 merupakan bagian dari rangkaian latihan yang dijalani oleh armada Angkatan Laut Arab Saudi di kawasan, ujar Sultan seperti dilansir kantor berita SPA, yang dikutip AFP.

Manuver ditujukan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan mempertahankan perbatasan, melindungi jalur pelayaran dan mencegah agresi atau serangan teroris, menurut laporan SPA.

Koalisi pimpinan Arab Saudi, termasuk pasukan Angkatan Laut, memberlakukan blokade terhadap Yaman sebagai bagian dari upaya mencegah senjata jatuh ke tangan pemberontak Huthi dan para sekutu mereka yang telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut.

Amerika Serikat dan Arab Saudi menuding Iran mengirimkan rudal dan berbagai senjata lain kepada pemberontak Yaman, namun Teheran membantah tudingan tersebut.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al Jubeir mengungkapkan di The Wall Street Journal pada 18 September bahwa "Iran harus menghentikan tindakan subversif dan permusuhan dan berhenti mendukung terorisme."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyatakan pada 13 September di surat kabar The New York Times bahwa "pemicu utama aksi kekerasan (di kawasan) adalah ideologi ekstremis yang digaungkan oleh Arab Saudi." (ab) Sumber: Antaranews

AS dan Korsel Gelar Latihan Militer Korut Ancam Perang Nuklir

Militer As dan Korsel saat ini tengah melakukan latihan militer gabungan dalam skala besar. Latihan tersebut sudah dimulai sejak, Senin (22/8/2016). Pemerintah Korut sudah beberapa kali memberikan peringatan terhadap kedua negara, jika AS dan Korsel tetap menggelar latihan militer maka perang nuklir bisa terjadi kapanpun.



”Mereka harus tahu benar bahwa dari saat ini (Korut) sepenuhnya siap untuk meluncurkan serangan balasan pre-emptive di semua kelompok musuh yang terlibat dalam (latihan) Ulchi Freedom Guardian,” tulis sebuah pernyataan Pemerintah Korut yang dirilis Korean Central News Agency (KCNA).

Korut merasa terancam dengan latihan militer tersebut, dan menganggapnya sebagai persiapan untuk menyerang Korut. Bahkan Korut mengancam akan mengubah latihan militer menjadi “tumpukan abu”

“Washington dan Seoul harus ingat bahwa jika mereka menunjukkan tanda agresi sedikit pun di tanah, laut dan udara DPRK, itu akan mengubah kubu provokasi menjadi timbunan abu melalui gaya serangan nuklir pre-emptive,” lanjut pernyataanyang dikeluarkan KNCA. Sumber: JakartaGreater

Saat Warga Eks OPM Menyatakan Diri Sebagai Warga Republik Indonesia

Tiga ratus anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliat Tabuni, turun gunung dan melakukan ikrar mendukung pembangunan negara Indonesia, di Kabupaten Puncak Jaya.

Ikrar kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi ini dilakukan setelah menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-71, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Rabu 17 Agustus 2016.



Ratusan anggota OPM ini sebelumnya terlibat aktif dalam perjuangan membentuk negara Papua Barat. Mereka berasal dari wilayah Tingginambut sebanyak 60 orang, Philia 30 orang, Yambi 90 orang, dan wilayah Kalome sebanyak 120 orang.

Ikrar kembali ke NKRI ini dibacakan oleh Boni Telenggen, dihadapan seluruh peserta upacara yang disaksikan langsung Bupati Puncak Jaya Henok Ibo, dan berlangsung di lapangan Roh Kudus, Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya Henok Ibo yang selama empat tahun belakangan berjuang untuk menurunkan kelompok OPM ini mengatakan, terhambatnya pembangunan di daerah pegunungan tengah ini lantaran sering digangu OPM.

“Khususnya di wilayah basis OPM pimpinan Jenderal Goliat Tabuni ini, gangguan pembangunan disebabkan karena kelompok bersenjata kerap kali melakukan aksi teror,” katanya, Kamis (18/8/2016).

Aksi teror itu dilakukan bukan hanya kepada aparat keamanan, dan masyarakat umum, tetapi juga terhadap para pengusaha. Dengan bergabungnya 300 orang anggota OPM ini diharapkan dapat membantu pembangunan lebih cepat.

Para anggota OPM yang bergabung dengan NKRI akan diberikan pekerjaan kepada mereka oleh pemerintah daerah, seperti mandor, Satpol PP, bahkan hingga menjadi tenaga mandor proyek swakelola masyarakat.

Sementara itu, Boni Telenggen, salah satu pimpinan OPM yang ikut bergabung kedalam NKRI mengaku, selama ini dirinya dan teman-temannya di hutan berjuang. Namun tak ada hasil kepastian kemerdekaan negara Papua Barat.

“Kami memilih bergabung dengan NKRI tanpa adanya paksaan,” tegasnya.

Ratusan anggota OPM ini memegang bendera merah putih sambil meneriakan kata “merdeka” tanda mereka telah sah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dari pantauan di lapangan, upacara HUT Kemerdekaan di Kabupaten Puncak Jaya yang kerap kali berlangsung secara aman dan lancar. Bupati Puncak Jaya Henok Ibo memimpin upacara didampingi unsur muspida. Sumber: MiliterInfo

Mabes TNI Tegaskan Komunisme Haram

Mabes TNI Cilangkap melalui laman fanpagenya, Selasa (26/4/2016), kembali menegaskan sikap TNI terhadap ideologi Komunisme sebagai hal yang HARAM di Indonesia.

“Sikap TNI terkait maraknya pemakaian PIN PALU ARIT ataupun film SENYAP dari awal sudah jelas. Semuanya itu HARAM dan merupakan pengkhianatan thd ideologi Pancasila serta wujud PEMBERONTAKAN thd ketetapan Pemerintah yg telah melarang semua yg berbau komunis di bumi nusantara ini,” sebagaimana dikutip PortalPiyungan.



Dalam fanpage tersebut, disertakan juga tautan link tulisan Brigadir Jenderal TNI Wuryanto berjudul “Komunis Bergerak Dalam Senyap” yang dipublis di website TNI AD.

http://www.tniad.mil.id/index.php/2015/08/komunis-bergerak-dalam-senyap/

Tak ayal lagi, akhir-akhir ini aktivis pro-komunisme kembali marak di Indonesia dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa atribut, seperti pin, kaos, bendera. Maupun dalam bentuk propaganda film, juga seminar-seminar.

Yang tak kalah marak adalah propaganda neo-komunis melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Beragam karya publikasi beredar di ranah publik, sehingga menjadi sinyal bagi kita untuk lebih waspada dan meningkatkan kontra terhadap propaganda komunis. Sumber: http://www.antiliberalnews.com/2016/05/03/mabes-tni-tegaskan-komunisme-haram/
Diberdayakan oleh Blogger.